Tema Utama :
Kapitalisme Ambruk, Saatnya Menerapkan Sistem Ekonomi Syariah

Sub Tema :
1. Kerapuhan sistem ekonomi kapitalis dan kestabilan sistem ekonomi syariah
2. Penerapan sistem ekonomi syariah dalam Khilafah Islam
3. Upaya menerapkan sistem ekonomi syariah sebagai pengganti sistem ekonomi kapitalis

Hadiah
Juara 1 : Uang tunai Rp 5.000.000, Trophy, Buku, Sertifikat
Juara 2 : Uang tunai Rp 3.000.000, Trophy, Buku, Sertifikat
Juara 3 : Uang tunai Rp 1.000.000, Trophy, Buku, Sertifikat
Juara harapan (3 orang) : @ Rp 500.000

Ketentuan Umum
1. Peserta adalah jurnalis perempuan media massa cetak, radio maupun televisi nasional, lokal, atau media on line Indonesia (dibuktikan dengan kartu tanda pengenal dan surat keterangan dari pemimpin redaksi bahwa ybs masih aktif bekerja di media tersebut)
2. Lomba dimulai dari tanggal 7 Nopember 2008 sampai 17 Desember 2008
3. Tulisan asli perorangan bukan jiplakan, saduran atau terjemahan
4. Tulisan sudah pernah dipublikasikan di media cetak atau media on line, nasional ataupun lokal pada tanggal 8 November 2008 sampai 18 Desember 2008 (tidak harus dimuat di media tempat ybs bekerja)
5. Tulisan berisi ulasan, analisa kasus, hasil wawancara atau hasil penelitian, yang didukung oleh data-data dan referensi yang relevan
6. Judul dan isi tulisan harus berkaitan dengan tema utama: Kapitalisme Ambruk, Saatnya Menerapkan Sistem Ekonomi Syariah
7. Lomba Penulisan akan dinilai oleh Dewan Juri untuk dipilih 6 pemenang
8. Pengumuman Pemenang di laksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di website www.alpenprosa. wordpress. com
9. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, serta tidak melayani tanya jawab
10. Pemenang lomba akan dihubungi panitia melalui telepon / surat / perwakilan AlPen ProSa di daerah

Ketentuan Khusus
1. Karya dalam bentuk tulisan antara 3-5 halaman A4
2. Tulisan ditulis dengan huruf times new romans, ukuran 12, dan spasi 1
3. Tulisan harus mengikuti kaidah penulisan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Ejaan yang Disempurnakan)
4. Tulisan yang dilombakan harus menyertakan tanggal pemuatan tulisan di media massa
5. Tulisan dikirimkan melalui email AlPen ProSa : alpenprosa@yahoo. co.id
6. Tiap tulisan yang dikirim dengan maksud mengikuti lomba menulis ini agar menuliskan subyek : Lomba Penulisan Ekonomi Syariah

Jawabannya, pertama, memang semua obat di Indonesia diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Namun, produsennya berbeda-beda, ada PMA (Penanaman Modal Asing), PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), BUMN, dan industri menengah dan kecil. Dari sisi jumlah, industri farmasi di Indonesia sekitar 280 perusahaan. Memang sebagian besar, hampir 80% adalah perusahaan farmasi yang penanam modalnya milik dalam negeri, dan industri kecil dan menengah. Namun, sisa 20%nya adalah perusahaan asing. Dan perusahaan asing inilah yang menguasai 80% kapital dan penguasaan atas pasar. Kedua, sebagian besar bahan baku obat harus impor, yaitu sekitar 95%, baik bahan berkhasiat maupun bahan pembantu. Impor bahan baku ini semakin memperparah kenaikan harga obat karena tujuan dari ekspor-impor adalah untuk mencari keuntungan.
Kondisi ini akan diperparah dengan adanya AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2008, yang akan membuat obat dari Negara ASEAN leluasa masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, obat yang diproduksi Indonesia bisa leluasa masuk ke negara ASEAN. Sekilas memang program ini sepertinya bagus, karena industri farmasi Indonesia nantinya akan lebih efisien sehingga bisa berkembang. Namun jika kita berpikir secara mendalam, maka kita akan mengetahui bahwa AFTA akan memperburuk kondisi farmasi Indonesia. Dalam industri farmasi berlaku ketentuan cGMP (current Good Manufacturing Practice) yang terdiri dari dua persyaratan utama yaitu ACTD (Asean Common Technical Dosier) dan ACTR (Asean Common Technical Requirements). ACTD dan ACTR merupakan persyaratan standart kualitas obat dan kemasan yang diberlakukan sama di semua Negara. Di Indonesia sendiri, sebagian besar industri farmasi merupakan industri kecil dan menengah. Kemungkinan besar industri kecil dan menengah ini tidak akan mampu mengikuti standart tersebut karena untuk memenuhi cGMP dibutuhkan biaya yang besar. Kalaupun dilakukan Toll Manufacturing, hanya akan menguntungkan industri besar. Toll Manufacturing adalah pabrik yang tidak memenuhi syarat bisa memproduksikan obatnya ke perusahaan yang memenuhi syarat. Perusahaan yang memenuhi syarat tentunya adalah perusahaan yang mempunyai kapital besar yang tidak lain adalah perusahaan farmasi milik asing dan pengusaha kelas kakap. Dalam Toll Manufacturing diberlakukan bahwa harga produksi ”titipan” setiap tiga bulan sekali mengalami kenaikan. Kalau setiap tiga bulan sekali harganya naik, kemungkinan besar perusahaan yang ”menitipkan” produksinya, yaitu perusahaan kecil dan menengah, akan menderita kerugian karena cost produksi lebih besar daripada harga jualnya. Akibatnya, akan banyak industri farmasi kecil dan menengah yang gulung tikar. Jadi Toll Manufacturing hanya akan menguntungkan industri besar milik asing.
Sesungguhnya, AFTA adalah salah satu cara asing untuk ’memukul’ industri farmasi Indonesia. Dengan adanya AFTA, akan banyak industri farmasi Indonesia yang gulung tikar, obat-obatan dari ASEAN akan dengan mudah masuk ke negara kita. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Dari 500 juta penduduk ASEAN, 230 jutanya adalah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia adalah tempat pemasaran yang bagus untuk obat-obat dari industri farmasi milik asing.
Kalau obat impor, tentunya harganya akan sangat mahal. Padahal kalau kita berbicara tentang obat, seharusnya sosial-kemanusiaan yang kita dahulukan, bukan profitnya. Kita juga sudah terkontaminasi dengan sistem kapitalis. Kalau kita lihat, orang yang makan obat, tentunya mereka sedang sakit, tetapi orang-orang tersebut dibebani pajak PPn 10%, belum lagi aturan yang lain-lain. Seharusnya negara menghapus pajak yang 10% ini agar masyarakatnya menjadi sehat. Kalau rakyatnya sehat, tentu negara akan menjadi kuat. Inilah gunanya negara, melindungi rakyatnya, bukan malah membuat rakyatnya sakit.

Dhevi ITS (penulis adalah Anggota AlPen ProSa Surabaya)

(Anggota AlPen ProSa Surabaya – Jawa Timur)

Tak henti-hentinya pesta demokrasi berlangsung di Indonesia. Sepanjang tahun di negeri ini berlangsung pemilihan kepala desa, bupati, walikota, gubernur, sampai presiden, juga anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat kabupaten, kota, propinsi dan pusat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk melangsungkan sebuah pesta demokrasi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan anggaran pembangunan dan belanja nasional maunpun daerah harus terkuras untuk membiayai pesta ini.

Menurut data yang dikeluarkan KPU, biaya pemilihan umum 2009 diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 48 trilyun. Untuk Pilkada kisaran biayanya juga fantastis, tengok saja biaya Pilkada DKI tahun lalu, sebesar 124 milyar. Di Jawa Timur lebih fantastis lagi, karena terjadi dalam dua putaran anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 800 milyar lebih. Menurut hasil penelusuran Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), pilkada di seluruh Indonesia telah berlangsung sebanyak 350 pilkada. Jika kita asumsikan biaya Pilkada yang dikeluarkan untuk masing-masing daerah sebesar 70 Milyar, maka total dana pelaksanaan demokrasi ini telah menelan biaya hampir 25 Trilyun.

Biaya pemilu ini belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap calon kepala daerah, calon presiden maupun calon anggota legislative untuk partai. Seorang calon anggota legislatif ‘diwajibkan’ membayar Rp 200-300 juta untuk “kursi jadi”, nomor urut satu dan dua. Sedangkan untuk calon anggota DPR harus menyerahkan setoran uang Rp 400 juta. Setiap caleg juga diharuskan membayar biaya administrasi Rp 16 juta untuk pengganti biaya administrasi (kabarindonesia.com,7/10/2008). Belum lagi biaya kampanye. Untuk iklan di televisi misalnya jika rata-rata biaya beriklan secara excessive di sebuah stasiun TV per harinya adalah Rp 500 juta, maka per bulan adalah Rp 15 milyar. Sutrisno Bachir dan Rizal Malarangeng adalah contoh dua calon yang beriklan di TV secara excessive. Itu hanya untuk satu stasiun TV saja. Silahkan kalikan dengan 10 stasiun TV, misalnya. Angka ini hanya untuk di media TV, belum termasuk media lain seperti, radio, internet, bioskop, baliho, spanduk, bendera, kalender, brosur, kaos, dan material kampanye lainnya.

Jumlah biaya demokrasi itu tidak sebanding dengan biaya kesejahteraan rakyat yang dialokasikan dalam APBN. Susilo Bambang Yudoyono Presiden RI pernah membandingkan biaya demokrasi dengan anggaran untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dalam APBN. Biaya dialokasikan di APBN untuk pengurangan kemiskinan di seluruh negeri, tahun 2004 sebesar Rp 17 trilyun, tahun 2005 naik Rp 24 trilyun, 2006 Rp 41 trilyun, dan tahun 2007 Rp 57 trilyun.

Dengan biaya pesta demokrasi yang sangat besar itu, benarkah mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mensejahterakan rakyat? Nampaknya kita masih harus menerima kenyataan, dari biaya demokrasi yang sangat mahal itu, tidak menjamin akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi itu ternyata justru menguras uang rakyat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan karena para pemimpin ini sebelum menduduki kursinya sudah mengeluarkan ’biaya investasi’ yang cukup besar. Ketika mereka menduduki kursi yang diinginkan, maka saatnya investasi yang ditanam kini dituai dari dana APBN maupun APBD.

Said Amin, peneliti program The World Bank untuk kasus penanganan korupsi pemerintah tingkat lokal mengatakan, sampai Mei 2007 lalu, 967 anggota DPRD dan 61 kepala daerah terlibat tindak pidana korupsi. Para anggota DPRD dan kepala daerah dalam proses hukumnya kini ada yang masih tersangka, terdakwa dan ada pula telah divonis bersalah sebagai terpidana. Saat ini tercatat 159 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terjadi di Indonesia, jumlah kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi itu mencapai Rp 3 triliun (kapanlagi.com, 31/5/2007).

Demokrasi bukan hanya menguras uang rakyat dengan membutuhkan biaya yang mahal tapi juga menghasilkan sistem yang rusak. Abdul Qodim Zallum dalam bukunya Demokrasi Sistem Kufur menyatakan, ada empat kebebasan yang dilahirkan oleh demokrasi yang berdampak pada kerusakan:

1. Kebebasan Beragama (freedom of religion)

Konsep kebebasan beragama, justru merendahkan derajat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Kebebasan beragama berarti seseorang berhak meyakini suatu aqidah yang dikehendakinya atau memeluk agama yang disenanginya. Dia berhak meninggalkan aqidah yang diyakininya dan berpindah pada aqidah baru, agama baru atau kepercayaan non agama seperti animisme dan dinamisme. Dia juga berhak berpindah agama sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan dan paksaan.

Dampak dari kebebasan beragama, justru memunculkan aliran-aliran sesat dan nabi-nabi palsu. Di Amerika, negara pengemban demokrasi banyak lahir ajaran agama selain Kristen. Sebut aja ada Klu Klux Klan, sekte Charles Manson terkenal di tahun 60-an karena melakukan pembunuhan terhadap sejumlah wanita termasuk seorang aktris terkenal. Ada juga sekte Temple’s People yang dipimpin pendeta Jim Jones. Muncul juga nabi bernama David Koresh yang kemudian melakukan baku tembak dengan polisi federal AS (FBI), dan terakhir adalah sekte Gerbang Surga yang melakukan aksi bunuh diri massal di tahun 1997.

Agama-agama baru itu lahir dengan restu demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Selama demokrasi dan HAM masih dipuja-puja, maka di masa mendatang akan terus berdatangan agama-agama baru dan nabi-nabi palsu. Kedatangan mereka bahkan akan dilindungi negara atas nama hak asasi manusia. Kalau nabi palsu dihujat karena membawa aliran sesat, seharusnya demokrasi dan HAM juga dihujat karena justru melindungi aliran-aliran sesat.

Padahal Allah SWT telah menegaskan dalam surat Al Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmatKu, dan telah Kuridlai Islam itu menjadi agama bagi kalian.”

Dalam HR Muslim dan Ashhabus Sunan, Rasulullah SAW bersabda :

“Barang siapa mengganti agamanya (Islam) maka jatuhkanlah hukuman mati atasnya.”

Sehingga upaya-upaya untuk melanggengkan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan beragama sangat bertentangan dengan aturan syara’. Karena Allah SWT hanya mencukupkan Islam sebagai agama yang terbaik.

2. Kebebasan Berpendapat (freedom of speech)

Kebebasan berpendapat melahirkan pendapat-pendapat yang tidak mendasarkan pada standar halal haram. Pendapat yang liberal dan justru menjauhkan dari syariah dibebaskan. Tapi sebaliknya, pendapat-pendapat yang mengajak umat untuk kembali pada hukum-hukum Allah dan menegakkan kekhilafahan Islam, justru diberangus. Kebebasan berpendapat hanya diberikan untuk dukungan pada kebebasan itu sendiri tanpa aturan.

Bahkan atas nama kebebasan berpendapat, koran Nerikes Allehanda, Swedia, pada 18 Agustus 2007 lalu memuat kartun Nabi Muhammad dengan kepala manusia berserban dan tubuh seekor anjing. Masih atas nama kebebasan berpendapat, George Walker Bush mengajak pemimpin muslim untuk memerangi kembalinya syariah dan khilafah. ”We should open new chapter in the fight againts enemies of freedom, againts who in the beginning of XXI century call muslims to restore caliphate and to spread sharia”(kita harus membuka bab baru perang melawn musuh kebebasan, melawan orang-orang yang di awal abad ke 21 menyerukan kaummuslim untuk mengembalikan khilafah dan menyebarluaskan syariah) (www.demaz.org)

Dalam Islam, kekebasan berpendapat tidaklah mutlak, tapi didasarkan aturan syara’. Seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat Al Ahzab 36 :

“Dan tidaklah patut bagi laki0laki yang mukmin, Apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”

Di ayat yang lain Allah memperingatkan dalam surat An Nisa 59 :

“Kemudian jika kalian (rakyat dan penguasa) berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.”

3. Kebebasan Kepemilikan (freedom of ownership)

Ide kebebasan atas kepemilikan melahirkan para kapitalis. Kapitalisme juga melahirkan koruptor-koruptor yang menghalalkan segala cara untuk mengejar materi duniawi. Siapa memiliki modal, bisa berkuasa atas sesuatu termasuk sumber daya alam yang sebenarnya menjadi hajat hidup orang banyak. Misalnya, atas nama kebebasan kepemilikan, hak pengelolaan hutan, air, minyak, dan kekayaan alam lainnya diserahkan pada pihak-pihak tertentu. Karenanya rakyat tidak mendapat porsi yang seharusnya, tapi hanya menjadi penonton segelintir orang yang mengeruk kekayaan alam.

Ironisnya pemerintah justru memfasilitasi kebebasan kepemilikan ini dengan sejumlah aturan yang menjamin kebebasan kepemilikan atas sumber daya alam. Misalnya dengan menetapkan UU Penanaman Modal Asing, UU Sumber Daya Alam, dan lain-lain.

Atas nama kebebasan kepemilikan, negara-negara kapitalis berebut menguasai sumber daya alam negara lain. Akibatnya, rakyat menjadi korban krisis bahkan pertumpahan darah tak bisa dihindari. Seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, Asia, termasuk Indonesia.

Ajaran Islam sangat bertolak belakang dengan kebebasan kepemilikan. Islam memerangi ide penjajahan dan perampokan kekayaan bangsa-bangsa lain di dunia. Islam telah menetapkan sebab-sebab kepemilikan harta, pengembangannya dan cara-cara pengelolaannya. Islam tidak memberikan kebebasan pada individu untuk sebebas-bebasnya mengelola harta yang dikehendakinya. Islam mengikat dengan hukum syara’ misalnya larangan memiliki harta dengan cara-cara yang batil. Harta yang diperoleh dengan cara batil, pada pelakunya akan dikenai sanksi.

4. Kebebasan Berperilaku (personal freedom)

Kebebasan berperilaku sebenarnya telah merendahkan martabat umat. Ide ini telah menyeret orang pada perilaku yang serba boleh. Misalnya berjemur sambil menunggu matahari terbit tanpa berpakaian. Perilaku seksual yang menyimpang suka sesama jenis, pemuasan seksual pada anak-anak ataupun pada binatang. Dampak kebebasan perilaku, kasus perzinahan semakin merajalela, demikian pula aborsi, narkoba dan angka penderita HIV AIDS yang tidak pernah menurun karena bebas berperilaku.

Dalam sistem demokrasi, institusi keluarga telah dihancurkan. Rasa kasih sayang telah dicabut dari para anggota keluarga. Karena itu, menjadi pemandangan biasa di negara-negara barat, kehidupan single parent atau orang yang tinggal sendiri dan hanya ditemani binatang kesayangan.

Hukum Islam sangat bertentangan dengan kebebasan bertingkah laku. Tidak ada kebebasan bertingkah laku di dalam Islam. Setiap muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Jika seorang muslim melanggar perintah syara’ maka ia telah berdosa dan akan dijatuhi hukuman yang sangat keras.

Islam memerintahkan setiap muslim berakhlaq mulia dan terpuji. Menjadikan masyarakat sebagai masyarakat Islam yang bersih dan sangat memelihara kehormatannya serta penuh dengan nilai-nilai kemuliaan.

Demikianlah demokrasi menghancurkan umat dengan kebebasan yang diagungkan. Ketika manusia membiarkan dirinya tanpa aturan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan, kenistaan, dan kebodohan. Lalu mengapa demokrasi masih dibanggakan?

Haram Mengadopsi Sistem Kufur Demokrasi

Seluruh perbuatan manusia dan seluruh benda-benda yang digunakannya dan atau berhubungan dengan perbuatan manusia, hukum asalnya adalah mengikuti Rasulullah SAW dan terikat dengan hukum-hukum risalahNya. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 7 :

”Apa yang diberikan/diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah/laksanakanlah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.”

”Maka demi TuhanMu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan.”(QS An Nisaa’ 65)

”Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.”

”Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul(Nya).

Sabda Rasulullah SAW :

”Siapa saja yang melaksanakan perbuatan yang tak ada perintah kami atasnya, maka parbuatan itu tertolak.” (HR Muslim). Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ”Siapa saja yang mengada-adakan urusan (agama) kami ini, sesuatu yang berasal darinya, maka hal itu tertolak.”

Dalil-dalil ini menunjukkan wajib hukumnya mengikuti syara’ dan terikat dengannya. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh melakukan atau meninggalkan perbuatan kecuali setelah mengetahui hukum Allah untuk perbuatan itu. Apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Allah juga melarang kaum muslimin mengambil hukum selain hukum dari syariat Islam. Allah berfirman: ”Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada toghut (hukum dan undang-undang kufur), padahal mereka telah diperintahkan mengingkari toghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS An Nisaa 60).

Berdasarkan penjelasan nash dan hadis maka kaum muslimin dilarang mengambil peradapan/kultur Barat, dengan segala aturan dan undang-undangnya. Sebab peradapan tersebut bertentangan dengan peradaban Islam. Kecuali peraturan dan perundang-undangan yang administratif yang bersifat mubah dan boleh diambil. Sebagaimana Umar Bin Khatab telah mengambil peraturan administrasi perkantoran dari Persia dan Romawi.

Hal ini karena peradaban Barat itu memisahkan agama dengan kehidupan dan memisahkan agama dari negara. Peradaban Barat dibangun atas asas manfaat dan menjadikannya sebagai tolok ukur perbuatan. Sedangkan peradaban Islam didasarkan pada Aqidah Islamiyah yang mewajibkan pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara berdasarkan perintah dan larangan Allah, yakni hukum-hukum syara’. Peradaban Islam berdiri atas landasan spiritual yakni iman kepada Allah dan menjadikan prinsip halal haram sebagai tolok ukur seluruh perbuatan manusia berdasarkan perintah dan larangan Allah.

Peradaban Barat menganggap kebahagiaan adalah yang memberikan kenikmatan jasmani yang sebesar-besarnya kepada manusia dan segala sarana untuk memperolehnya. Sementara peradaban Islam menganggap kebahagiaan adalah teraihnya ridla Allah SWT, yang mengatur pemenuhan naluri dan jasmani manusia berdasarkan hukum syara’.

Atas dasar itulah, kaum muslimin tidak boleh mengambil sistem demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, sistem kebebasan individu yang ada di negeri-negeri Barat. Karena itu kaum muslimin tidak boleh mengambil konstitusi dan undang-undang demokrasi, sistem pemerintahan kerajaan dan republik, bank-bank riba, sistem bursa dan pasar uang internasional. Kaum muslimin tidak boleh mengambil semua hukum dan peraturan ini karena semuanya merupakan peraturan dan undang-undang kufur yang sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan Islam.

Syariah untuk Kepentingan Rakyat

Mengutip tulisan Budi Mulyana, dosen FISIP UNIKOM Bandung, syariah Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam tataran individu, syariah Islam mendidik individu agar bertakwa. Keinginan untuk melakukan pelanggaran syariah akan diminimalkan dengan nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan. Pribadi-pribadi yang salih akan terbentuk dengan keimanan bahwa hidup tidak hanya di dunia, tetapi ada pertanggungjawaban di akhirat yang akan menghisab apa yang dilakukan di dunia.

Dalam tataran sistem, Islam sebagai risalah ilahi yang sempurna akan menjamin kemaslahatan (rahmat) bagi semua pihak, bahkan bagi seluruh alam. Dalam konteks kesejahteraaan, Islam membagi bumi Allah dengan kepemilikan individu, masyarakat dan negara dengan tepat sesuai dengan realitas faktanya. Dengan begitu, kebutuhan pribadi dapat dijamin; keinginan untuk menikmati kebahagiaan duniawi juga tetap bisa dilakukan; penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang menjamin hajat hidup orang banyak pun dapat dipastikan dijamin oleh negara.

Islam memberikan jaminan kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis bagi semua warga Negara Islam. Islam memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Masyarakat dipelihara oleh negara hingga menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, kuat dan aman. Pendidikan secara umum diwujudkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang tunduk pada perintah dan larangan Allah Swt., memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir memecahkan segala persoalan dengan landasan berpikir Islami, serta memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekal hidup di masyarakat. Semua diberi kesempatan untuk itu dengan menggratiskan pendidikan dan memperluas fasilitas pendidikan, baik sekolah universitas, masjid, perpustakaan umum, bahkan laboratorium umum. Rasulullah saw. menerima tebusan tawanan Perang Badar dengan jasa mereka mengajarkan baca tulis anak-anak kaum Muslimin di Madinah. Rasul juga pernah mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Qibti Mesir, lalu oleh Beliau dokter itu dijadikan dokter umum yang melayani pengobatan masyarakat secara gratis (Abdurrahman al-Baghdadi, Sistem Pendidikan di Masa Khilafah; Abdul Aziz al-Badri, Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Islam).

Dengan jaminan tersebut, pendidikan, kesehatan dan keamanan sudah dapat dipastikan dijamin oleh negara dengan alokasi pendanaan yang jelas, tanpa perlu lagi persetujuan wakil rakyat yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik individu, partai juga para pemilik modal yang haus terhadap harta milik masyarakat.

Jelaslah, syariah Islam adalah jawaban atas krisis dan kebuntuan yang terjadi selama ini. Jika kita ingin mengambil jalan keluar maka kita mesti tunduk dan takut kepada Allah Swt. serta bersungguh-sungguh kembali pada pelaksanaan syariah-Nya. Insya Allah, jalan keluar dan berkah Allah akan segera terbuka. Allah Swt. berfirman: ”Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (QS at-Thalaq [65]: 3).

Allah Swt. juga berfirman: ”Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itulah, Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu” (QS al-A’raf [7]: 96).

Alangkah ruginya negara ini, jika biaya besar yang telah dikorbankan untuk membiayai hajatan pesta demokrasi ternyata tidak menjamin kualitas pemimpin yang tebaik. Maka kegiatan ini hanya sia-sia belaka. Demokrasi jelas-jelas telah menyita pengorbanan rakyat sementara rakyat tidak memperoleh kesejahteraan tapi justru menuai kemiskinan. Sebaliknya, syariah Islam telah menjamin kesejahteraan rakyat. Penjaminnya adalah Allah SWT. Syariah Islam hanya bisa diterapkan dengan sistem khilafah.

tri.martha@yahoo.com

Solusi Islam atas krisis listrik

Dalam pandangan Islam, sumberdaya energi termasuk listrik merupakan kepemilikan umum. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ فِيْ الْمَاءِ وَالْكَلاَءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api. (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Kepemilikan umum dari hadis tersebut diartikan sebagai jumlah yang besar (yakni seperti air yang mengalir). Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْطَعَهُ المِْلْحَ فَقَطَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَاَل رَجُلٌ أَتَدْرِيْ مَا أَقْطَعْتَهُ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَرَجَعَهُ مِنْهُ

Ia datang kepada Rasulullah saw. meminta (tambang) garam. Beliau lalu memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah saw. pun menarik kembali tambang itu darinya.” (HR Abu Dawud).
Berdasarkan kedua hadis tersebut, sumberdaya energi termasuk dalam kepemilikan umum. Hal ini karena ada dua aspek yang melatarbelakangi, yaitu termasuk dalam kata api serta tersedia dalam jumlah besar. Karena sumberdaya energi termasuk dalam kepemilikan umum. Itu sebabnya sumberdaya energi menjadi industri milik umum. Dalam Islam, kepemilikan industri meliputi kepemilikan modal, alat produksi, bahan baku, pengelolaan, dan hasil produksi. Dalam konsep Islam, pemilik dari industri adalah rakyat. Negara menjadi wakil rakyat dalam kepemilikan industri milik umum. Karena itu negara sebagai wakil umat harus memiliki modal, alat produksi, bahan baku, dan hasil produksi. Dengan demikian, industri yang bergerak di sektor kepemilikan umum harus berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Adapun keterlibatan swasta dalam kepemilikan industri milik umum tidak dibenarkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW : ”Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya”. (HR Abu Dawud).
Pertanyaan yang muncul kemudian, sanggupkah negara memikul semua beban keuangan bagi pendanaan industri milik umum. Hal ini sangat mungkin dilakukan asal paradigma pengelolaan sumber energi berubah dari sistem kapitalis menggunakan sistem Islam. Dalam pengelolaan sumber energi, negara menerima secara penuh semua penghasilan dari industri-industri tersebut, bukan lagi berbagi keuntungan. Jumlah ini tentunya sangat besar bahkan berlebih, sehingga bisa digunakan untuk mendanai berbagai kepentingan lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan sarana serta prasarana umum.

*) Anggota Aliansi Penulis Pro Syariah (AlPen ProSa) Surabaya – Jawa Timur
Reporter Radio
Anggota Kelompok Belajar Jurnalistik Suara Surabaya Media

Pemerintah berani mengambil keputusan yang sangat tidak populis bagi rakyat dengan menaikkan harga BBM. Mengacu pada kenaikan harga BBM tahun 2005 dengan kenaikan 50% pada Maret dan 100% pada Oktober berimbas meningkatnya angka kemiskinan 4 juta jiwa lebih, dari 35 juta penduduk miskin sebelumnya. Belum lagi imbas ke dunia usaha, kenaikan harga BBM akan memukul kelompok usaha kecil dengan mengurangi produksi dan efisiensi tenaga kerja. Akibatnya PHK karyawan akan semakin marak dan menambah jumlah pengangguran menjadi 10,55 juta orang. Gejolak harga tidak akan bisa dihindari, imbasnya daya beli masyarakat akan menurun karena semakin minimnya pendapatan.

Menaikkan harga BBM dan mengambil resiko memperpanjang penderitaan rakyat, seharusnya bukan menjadi pilihan pemerintah. Bukankan tugas pemerintah adalah mengelola urusan umat untuk kemakmuran yang merata dan menyeluruh? Untuk apa ada pemerintah jika hanya menciptakan kesengsaraan baru bagi rakyat? Kenaikan harga BBM yang terus terjadi diantaranya dipicu keberadaan Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang meliberalisasi seluruh kegiatan usaha migas dari sektor hulu sampai ke hilir. Karena itu sejak pemberlakuan Undang-undang Migas banyak korporasi asing yang menguasai sektor hulu dan sekarang merambah sektor hilir.

Undang-undang migas telah mengebiri kekuasaan negara untuk mengelola sumber daya alam minyak dan gas. Peran negara dipangkas sedemikian rupa sehingga hanya menjadi regulator. Meski secara formal negara masih diakui sebagai penguasa migas tapi sekedar sebagai pemegang kuasa pertambangan. Dengan kuasa pertambangan, pemerintah menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan membentuk Badan Pelaksana. Badan pelaksana ini hanya berfungsi melakukan pengawasan pada kegiatan usaha di hulu sementara pelaksana langsung dari kegiatan usaha hulu ini adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang didasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana. Ketentuan ini jelas aneh karena negara tidak menyelenggarakan eksplorasi dan eksploitasi dan ’dipaksa’ menyerahkan pada pihak lain yaitu BUMN dan BUMD. Tapi kedua badan usaha ini hanya berlaku sebagai pelaku usaha yang kedudukannya sejajar dengan swasta dan korporasi asing. Disamping itu pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menentukan harga BBM karena semua diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah juga tidak boleh memberi subsidi. Sehingga pilihannya adalah menghapus subsidi harga BBM dari pasaran. Dampak dari semua itu adalah korporasi asing masuk dan merajai migas di sektor hulu. Sebutlah Chevron Pacific Indonesia, TOTAL, Exspan, Conocophilips, Petrocina, Vico, Exxon Mobile dan korporasi asing lainnya yang menguasai 90% produksi minyak bumi Indonesia. Pertamina sendiri hanya memproduksi 48.400 barel per hari atasu 4,42% dari total produksi 1.094.500 barel per hari.

Sebenarnya menaikkan harga BBM bukanlah langkah akhir untuk ’menyelamatkan’ keuangan negara karena melambungnya harga minyak dunia yang nyaris menembus US$ 120 per barel. Masih ada cara lain yang bisa ditempuh, selain mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM. Pertama, mengubah undang-undang migas yang mengebiri kedaulatan negara dalam penguasaan migas dan justru berpihak pada korporasi asing untuk menguasai migas Indonesia. Semua jenis tambang harus dikuasasi dan dikelola oleh negara. Jika APBN tidak mampu untuk membiayai eksplorasi dan ekploitasi migas negara bisa mendorong diantara penduduk Indonesia yang mampu untuk berpartisipasi dengan sistem pinjaman cuma-cuma. Peluang korporasi asing masuk untuk berinvestasi harus dipastikan tidak akan mengancam kepentingan negara dalam hal ini merugikan rakyat. Kedua, negara harus mempunyai misi melayani kebutuhan rakyat bukan bisnis atau dagang. Karena itu pemerintah seharusnya tidak pernah berpikir mencari untung dari penjualan minyak domestik. Ketiga, untuk mengatasi pembengkakan APBN dengan menghemat belanja negara. Sebenarnya ini sudah dilakukan pemerintah yakni dengan memotong anggaran untuk kementrian dan lembaga sebagai kompensasi kenaikan subsidi BBM. Penghematan seperti itu harusnya dilakukan juga oleh semua propinsi dan kabupaten/kota. Keempat, memanfaatkan dana APBD yang mengendap di Bank Indonesia dalam bentuk SBI yang bunganya jelas membebani pemerintah sendiri. Terhitung tahun 2007 saja dana APBD yang mengendap mencapai 146 triliun rupiah. Selain itu APBD juga banyak surplus yang cukup besar. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban APBN. Kelima, pemerintah harus menangguhkan pembayaran cicilan utang luar negeri. Tahun 2008 ini saja tercatat pembayaran utang plus bunga mencapai Rp 151, 2 triliun. Keenam, pemerintah harus berani memotong rantai broker dalam ekspor dan impor minyak yang dilakukan pertamina.

Berangkat dari berbagai persoalan tentang migas ini, akar masalahnya adalah karena penerapan sistem kapitalis global dalam pengelolaan migas maupun sistem ekonomi dan sosial. Penerapan kapitalisme global ini telah menghisap habis kekayaan alam Indonesia melalui beragam undang-undang yang merugikan negara dan lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal. Karena itu harus diambil langkah berani untuk melepaskan diri dari jerat kapitalis global dan memberlakukan sebuah sistem yang baik, yang bersumber pada syariah Islam.

Ketua Aliansi Penulis Pro Syariah (AlPen ProSa) Jawa Timur
alpen_martha@yahoo.com

“Apakah tidak ada hari baik untukku ? “ Sheila menggumam dalam hatinya.

Dia merasa tak pernah ada hari baik untuknya. Hari-harinya penuh dengan caci maki kedua orang tuanya. Sheila, anak perempuan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari ayah dan ibunya kini tergadaikan gara-gara sibuk dengan urusan bisnisnya. Sheila berpikir, cara apakah yang terbaik untuk menyenangkan hati kedua orang tuanya, karena dia merasa selama ini pengorbanan yang ia lakukan sia-sia dan tidak ada artinya.

“She! Seharusnya kau bisa seperti kakakmu, Bintang, punya nilai dan prestasi yang bagus. Sekarang kau lihat saja kakakmu itu, bisa masuk Universitas Gajah Mada di Yogya. Dia nanti pasti bisa meneruskan bisnis keluarga kita,” kata-kata ayah masih terngiang di hati Sheila.

Selama ini Sheila memang tak pernah memberikan nilai yang memuaskan, bahkan kerap kali Sheila mendapatkan angka lima yang diakhiri dengan amarah ayahnya. Hari ini buruk sekali. Batin Sheila mengatakan ada sesuatu yang tidak enak dalam dirinya. Tiba-tiba perasaan itu buyar gara-gara terdengar teriakan dari ibunya.

“Sheila… ayo cepat bangun! Nanti kamu terlambat ke sekolah” teriak ibunya.

Sheila mencoba membuka mata dan segera ia bergegas ke kamar mandi. Tapi langkahnya terhenti ketika dia menemukan beberapa baut dan mur yang berserakan di lantai. Dia sadar tadi telah melempar jam wekernya waktu setengah bangun. Yang Sheila sayangkan adalah jam weker itu pemberian temannya, Radit.

Radit memberi hadiah itu ketika Sheila berulang tahun yang ke tujuh belas. Sheila memungutnya dan meletakkan jam weker yang rusak itu ke dalam laci.

Sheila bergegas keluar dari kamar itu karena waktu sudah siang. Tanpa sarapan, Sheila berangkat ke sekolah. Di tengah jalan, dia melamun dan tidak memperhatikan lampu lalu lintas berwarna merah. Pikirannya terpecah ketika ia mendengar sirine polisi mengejarnya dari belakang. Hari ini benar-benar buruk, kali ini Sheila harus mengorbankan uang sakunya untuk membayar denda karena dia melanggar rambu lalu lintas. Dia pun melihat jam tangannya jam tujuh kurang sepuluh menit.

Sheila dan berusaha secepat mungkin sampai di sekolah. Yang ada di benaknya saat ini adalah sampai di sekolah secepatnya karena jam pertama ada ulangan matematika dan guru pengajarnya benar-benar tepat waktu.

Tapi usaha Sheila untuk tepat waktu sampai di sekolah sia-sia saja. Pak satpam sudah menutup pintu gerbang. Dengan segala usaha Sheila membujuk satpam sekolah supaya membuka pintu gerbang untuknya.

“Mbak She ini, gimana? Sekolah sudah masuk lima belas menit yang lalu, lah mbak She malah baru datang.” omel pak satpam sambil membuka pintu gerbang.

“Maaf deh,Pak? Lain kali saya tidak telat lagi deh!” jawab She singkat, sambil membawa sepedanya masuk ke parkiran.

Segera Sheila menuju ke kelasnya. Suasananya sepi seperti tanpa penghuni. Sheila melihat di ruang kelasnya ternyata ujian sudah di mulai. Dia mencoba mengetuk pintu dan masuk ke ruang kelas.

”Maaf Pak, saya telat,” kata Sheila sedikit gugup.

“Kamu ini She, selalu saja terlambat. Bisa nggak bapak sekali-kali melihatmu masuk kelas tepat waktu ?” omel Pak Ridwan, guru matematika Sheila.

“Maaf Pak,” ucap Sheila singkat.

“Cepat duduk!” suruh Pak Ridwan.

Sheila pun bergegas ke tempat duduknya. Pak Ridwan menyodorkan kertas ulangan berisi sepuluh soal. Soalnya kelihatan sulit-sulit. Dengan sisa waktu yang tersisa Sheila mencoba mengisi soal-soal itu. Tapi apakah daya, waktu memang tak bisa dihentikan. Belum sampai Sheila menyelesaikan semua soalnya, bel pergantian jam berbunyi. Mau tidak mau Sheila harus mengumpulkan kertas lembar jawabannya. Sheila yakin hasil ulangannya kali ini akan berbuah omelan dari ayah, karena dari keseluruhan soal yang dia kerjakan Sheila tak yakin satu pun ada yang benar.

***

Lamunan Sheila terpecah saat sound sekolah terdengar. Pengurus OSIS khususnya seksi kerohanian diharuskan berkumpul di ruang OSIS. Sheila adalah salah satu anggota dari panitia acara di sekolahnya. Acara yang digelar diantaranya adalah lomba MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran), lomba baca puisi Islami, dan beberapa perlombaan lainnya. Sheila sendiri diwajibkan ikut.

Acara yang diadakan untuk mengasah kreasi anak muda ini benar-benar membuat tenaga Sheila terkuras habis. Sejak jam ketiga hingga jam terakhir Sheila terus berperan aktif dalam acara. Hingga saat bel tanda pulang berbunyi, Sheila terus bekerja, sampai-sampai guru pembina menyuruhnya beristirahat dan segera pulang karena menurut gurunya acara masih satu hari lagi.

Setelah menerima undangan untuk wali murid, Sheila pulang dengan harapan ayahnya akan mau menghadiri acara itu.

***

“Ayah, Ibu, She pulang!” Sheila memecahkan keheningan rumah.

Bukan Ayah dan Ibu yang menyambutnya Sheila. Dari dapur Mbok Juminten tergopoh-gopoh menghampirinya.

“Maaf Non, Bapak dan Ibu sedang tidak ada di rumah. Tadi beliau berpesan kalau Non She pulang, tidak usah menunggu. Karena Bapak dan Ibu kerja lembur malam ini,“ Mbok Juminten, pembantu rumah tangga dirumah Sheila menyampaikan pesan dari Ayah dan Ibu Sheila.

Hati Sheila terpukul, dia tidak bisa menyerahkan undangannya langsung pada ayah dan ibunya. Awalnya, Sheila ingin melihat raut wajah orang tuanya, apakah mereka senang atau malah akan berbuah kemarahan ayah lagi. Sheila meletakkan undangan itu di meja kerja ayahnya. Berharap ketika ayahnya pulang ayah bisa membaca isi undangan tersebut.

Dengan langkah berat Sheila meninggalkan ruang kerja ayahnya dan bersantai di pinggir kolam renang. Dia berpikir seolah-olah dia adalah anak terbuang, tak pernah mendapatkan kasih sayang. Sheila ingin seperti remaja-remaja lainnya, diperhatikan, diberi kasih sayang, tapi yang Sheila rasakan hanya kehampaan dan rasa dibanding-bandingkan dengan kakaknya Bintang yang memiliki prestasi dan nilai akademik yang bagus.

Kenapa aku harus dilahirkan di dunia ini ? Aku seakan tidak di harapkan oleh orang tuaku. Bisnis, bisnis apa? Yang ada hanya aku merasa dikucilkan karena tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Prestasi di luar akademik mereka anggap itu semua tidak berguna, lalu apa yang membuat mereka senang?” batin Sheila menangis.

Sheila tersentak. Dia ingat kata-kata kakaknya sebelum pergi meneruskan pendidikan di Universitas yang menantang Sheila tuk berebut kasih sayang dari kedua ortunya. Waktu itu pikirannya sangat kacau dan bimbang. Di saat ia perlu diperhatikan oleh kakaknya karena tak mendapatkan dari ayah dan ibunya, malah kakaknya pun ikut bersikap jutek padanya. Seharian itu Sheila merenungi semua yang terjadi dalam hidupnya bahkan hingga adzan maghrib berkumandang pun ia tetap memikirkannya.

Malamnya Sheila tidak bisa tidur sampai pukul 00.00 WIB. Sesekali dia menengok kearah jendela berharap orang tuanya kembali pulang. Akan tetapi, penantian Sheila tak berbuah hasil sampai pukul dua dini hari. Ayah dan ibunya tak juga datang. Akhirnya Sheila putuskan untuk tidur dan tidak lagi berusaha menunggu orang tuanya. Sheila pun terlelap dalam tidurnya.

Keesokan harinya tepat jam setengah lima pagi Sheila kembali membuka tirai jendela, berharap orang tuanya telah datang dan mau mendengar segala keluh kesahnya. Raut muka Sheila berangsur cerah ketika dilihatnya mobil orang tuanya sudah ada dalam bagasi. Sheila mengambil seribu langkah menuruni tangga rumahnya.

“Yah? “ sergah Sheila.

“She, Ayah usahakan nanti malam datang” jawab ayah Sheila.

Sheila hanya bisa pasrah, berharap kedua orang tuanya datang ke acara di sekolahnya. Tapi mungkin itu tidak ada artinya bagi kedua orang tuanya karena yang ada di benak mereka hanya bisnis dan bisnis.

Akhirnya Sheila memutuskan untuk segera shalat Shubuh dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara nanti malam. Sebelum pergi ke sekolah, terlebih dahulu dia pergi ke ruang kerja ayahnya. Ia berharap ayahnya mengucapkan selamat jalan dan semoga berhasil pada Sheila. Tapi, raut muka Sheila berubah mendung kembali ketika dilihatnya sobekan undangan yang kemarin ditaruh Sheila di meja kerja ayahnya.

“Rasanya percuma meminta ayah untuk datang menghadiri acara itu!” batin Sheila kecewa.

Sheila pasrah dan segera pergi ke sekolah. Harapan yang pupus melihat sobekan kertas undangan tadi membuatnya ciut dan tak memiliki rasa percaya diri lagi.

***

Sampai disekolah Sheila sibuk dengan berbagai persiapan acara yang deadlinenya tinggal beberapa jam lagi. Kegiatannya disekolah seakan tidak memberi waktu pada Sheila untuk memikirkan masalah pribadinya.

Malam pun tiba. Acara yang selama beberapa hari ini menguras tenaga dan pikiran Sheila pun dimulai tepat pukul tujuh malam. Harap-harap cemas, Sheila menunggu kehadiran kedua orang tuanya. Tapi, lagi-lagi penantian Sheila pupus. Orang tuanya tak kunjung datang sampai tiba giliran Sheila untuk tampil. Akhirnya Sheila menjalani malam terakhir acara itu tanpa didampingi kedua orang tuanya. Sheila iri dengan teman sebayanya yang lain, yang berlomba dengan didampingi dan diberi semangat oleh kedua orang tuanya.

Malam kian larut, pengumuman pemenang akan segera diumumkan. Ternyata Sheila juara pertama dalam MTQnya. Walaupun tidak ada hubungannya dengan bisnis kedua orang tuanya, setidaknya ini prestasi yang patut dibanggakan. Sheila mendapatkan tropi gubernur dan sejumlah uang dari pihak sekolah, Sheila berharap ini adalah awal dari segala kesuksesannya.

Saat Sheila asyik berkumpul dengan teman-temannya, ia memutuskan untuk kembali pulang dan ingin cepat-cepat menyerahkan tropi gubernur kepada kedua orang tuanya. Sheila tahu reaksi apa yang akan diberi kedua orang tuanya terhadap prestasi yang patut di banggakan ini.

***

Sampai dirumah Sheila segera membuka pintu ruang keluarga. Seperti biasanya, jam tengah malam kedua orang tuanya masih mengerjakan semua pekerjaan bisnisnya.

“Ayah, Ibu, She juara,” teriak Sheila.

Suasana rumah senyap. Tak ada suara menyapa Sheila tatkala ia senang. Hanya Mbok Juminten yang tampak waktu itu.

“Non She ! Bapak dan Ibu ke Yogyakarta menemui Den Bintang.” sapa Mbok Juminten.

Sekali lagi, hati Sheila terpukul.

“Tengah malam begini, Ayah dan Ibu rela berkorban pergi ke Yogyakarta demi kak Bintang? Sementara menghadiri acara di sekolahku saja ayah tidak mau!” keluh Sheila.

Sheila meletakkan tropi gubernur di atas meja kerja ayah sambil menangis menuju kamar tidurnya.

“Ini semua korban kapitalisme! “ teriak Sheila tuk melepaskan dari rasa gundahnya.

Sheila teringat dengan guru agamanya yang mengatakan kalau sistem kapitalisme sekarang menjauhkan manusia pada aturan agama Islam. Standar kehidupan dinilai dari materi. Banyak keluarga yang meninggalkan amanahnya untuk mendidik, merawat, menyayangi dan memberikan kasih sayang pada anaknya karena demi untuk mendapatkan uang banyak. Para ibu banyak yang memilih menjadi wanita karir sehingga tugas sebagai Ummun wa Rabbatul Bait tergadaikan karena urusan di luar rumah yang menuntut ia meninggalkan urusan dalam rumah.

Sheila merenungi kata-kata dari gurunya itu. Batinnya mengatakan kalau ia adalah korban dari ibunya yang telah menyukseskan program pemberdayaan perempuan perspektif kapitalisme yang merupakan strategi penghancuran agama Sang Kholiq melalui kehidupan keluarga muslim.

***

Pagi-pagi sekali Sheila sudah berangkat ke sekolah. Ia bergegas lari mencari guru agamanya untuk menceritakan masalah yang selama ini menimpanya. Ia berpikir mungkin curahan hati pada beliau bisa mengurangi rasa kesal pada kedua orang tuanya.

Usaha Sheila menemui Bu Nisa berhasil.

Bu Nisa, sering jadi tempat curhat siswa.

“Wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anaknya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Begitu hadis riwayat Bukhari,” Bu Nisa menjelaskan pada Sheila.

Guru yang terkenal bijak menjelaskan, maksud hadist itu adalah peran utama kaum ibu adalah sebagai pengatur rumah tangga dan sekaligus pendidik pertama dan utama bagi buah hatinya. Bu Nisa juga menegaskan kalau Sheila belum mendapatkan perhatian dari sang ibu, ini disebabkan karena aktivitas ibu di luar rumah sangatlah padat sehingga lupa akan tugas utamanya. Kondisi seperti ini sangat riskan dalam sistem kapitalistik. Materi kadang menuntut para ibu untuk bekerja untuk memenuhi kehidupan yang semakin meningkat.

Guru dan murid kelihatan akrab sekali membicarakan permasalahan yang telah terjadi. Solusi Bu Nisa, supaya Sheila menyadarkan orang tuanya tentang amanahnya terhadap anak.

“Sheila, kamu cari waktu yang pas untuk membicarakan masalah ini!” kata Bu Nisa lembut.

Sheila mengangguk. Di hatinya tumbuh banyak harapan.

***

Saat berada di rumah, hati Sheila mulai tenang. Dia memikirkan bagaimana caranya menyampaikan informasi yang selama ini didapat dari guru kesayangannya itu.

Sheila mendengar kabar kalau di Yogyakarta, ayah dan ibunya sedang berdebat dengan aparat kepolisian. Bintang, kakaknya meringkuk dibalik jeruji tahanan polisi. Sesekali kedua orang tua itu menitikkan air mata, kecewa akan anaknya yang di bangga-banggakan sebagai anak yang berbakat meneruskan bisnis keluarga, sekarang mendekam dibalik jeruji tahanan karena sedang pesta minuman keras dan narkoba.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Sheila untuk menjelaskan tentang konsep yang didapat dari guru agamanya di sekolah. Dengan usaha dan kesabaran Sheila, akhirnya kedua orang tuanya sadar kalau selama ini tidak bisa berbuat adil pada anaknya.

Mereka menyadari telah lalai dari tanggungjawab sebagai orang tua yang seharusnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tapi mereka bersyukur karena di balik peristiwa ini terkandung hikmah yang luar biasa, yakni selain mempunyai anak yang solehah juga mendapatkan anugerah yang tidak bisa ditukar dengan materi yang dianggap selama ini nomor satu dari aktivitas yang ditekuninya.

Mereka berdua menyadari kalau selama ini terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya, sampai-sampai amanah untuk merawat dan mendidik anaknya terbengkalai. Sheila bernapas lega. Akhirnya rasa rindu akan kasih sayang orang tuanya, kini telah berlabuh.

***

Catatan :

Ummun wa Rabbatul Bait : Ibu sebagai pengatur rumah tangga

Penulis adalah anggota Aliansi Penulis Pro Syariah (AlPen ProSa) Madura – Jawa Timur

Ratusan karyawan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia (SPPI) di beberapa kota Indonesia seperti Jakarata, Makasar, Cilacap dan Surabaya melakukan unjuk rasa. Dalam aksinya para demonstran menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran oleh DPR karena RUU tersebut merupakan bentuk liberalisasi pengelolaan pelabuhan umum sehingga baik swasta asing maupun nasional yang mempunyai kemampuan modal besarlah yang akan tetap eksis.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelayaran oleh Panitia kerja (Panja) Komisi V DPR RI yang di sahkan pada tanggal 8 april telah jelas mengungkapkan bahwa posisi PT Pelindo akan digantikan oleh Badan Penyelenggara Pelabuhan (BPP) sebagai pihak yang bertanggng jawab penuh atas pengelolaan dan penyelenggaraan aktivitas pelayaran dan pelabuhan yang selama ini di pegang Pellindo

Jika dulu dalam pasal 33 menjelaskan bahwa PT (Persero) Pelabuhan Indnesia (Pelindo) merupakan salah satu BUMN yang strategis bagi kebutuhan publik Indonesia, namun kini RUU Pelayaran yang disahkan DPR justru lebih memberi kuasa kepada pelayaran swasta asing terhadap pengendalian arus perdagangan nasional dan ekspor impor yang saat ini telah dikuasai lebih dari 97 persen. Jika hal ini di berlakukan maka akan terjadi persaingan tidak sehat karena para penilik modal dengan leluasa akan menguasai asset pelabuhan dari hulu hingga hilir.

Sebenarnya swastanisasi Pelindo bukan hal yang mengejutkan karena telah masuk dalam rancangan pemerintah untuk segera mengumumkan BUMN yang akan go publik sejak 2007 lalu, termasuk PTP Nusantara IV, dan PT Jasa Marga. Jika sebelumnya pemerintah telah menjadikan lima BUMN go public, yakni PT.Telkom, PT Indosat, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Semen Gresik, maka akan menyusul empat BUMN lainnya seperti PT Pembangkit Jawa Bali I, PT Pembangkit Jawa Bali II, PT Krakatau Steel, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Jika Kementrian BUMN mengungkapkan bahwa tujuan dari dana hasil penawaran umum perdana (IPO) saham BUMN tidak untuk menutupi kekurangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), namun dana (IPO) yang diperoleh akan masuk ke perusahaan untuk dijadikan sebagai dana pengembangan bagi BUMN yang tidak sehat, sedangkan BUMN yang di privatisasi melalui penjualan ‘strategic sales’ (divestasi) akan masuk ke APBN, maka harusnya BUMN semakin lebih baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat namun faktanya pelayanan yang di hasilkan justru semakin memberatkan masyarakat.

Seperti yang terjadi pada PT. Jasa Marga yang menaikkan tarif jalan tol yang justru memberatkan para pengguna jalan tapa di ikuti perbaikan pelayanan. Hal ini membuktikan bahwa ketika sebuah BUMN telah dikuasai swasta maka yang menjadi tujuan dari berjalannya BUMN adalah mendapatkan keuntungan (profit oriented). Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilik modal tak akan mengeluarkan modal jika perusahaan yang di investasi tidak memberikan keuntungan (no free lunch)

Ironinya Pemerintah sebagai lembaga yang seharusnya memenuhi kebutuhan hidup rakyat justru menswastanisasi lemabaga-lembaga yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ketika para investor telah menguasai sebagian besar saham BUMN maka mau tidak mau pengelolaannya harus mendatangkan keuntungan, jika hal ini terjadi maka kenaikan harga akan menjadi solusi agar BUMN tersebut tetap survive.

Indonesia sebagai Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah masih mempunyai daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya maka jangan heran jika Indonesia ibarat sepotong roti yang menjadi rebutan Negara-negara kapitalis. Jadi wajar jika Negara kita tak pernah lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan karena kita masih bergelut dengan kapitalis di setiap sendi kehidupan.

Pemerintah telah banyak menjual sumber daya alam kita, kini apakah bidang pelayaran juga akan bernasib sama seperti halnya PT. Jasa Marga. Jika pemerintah dan DPR tetap bersikukuh mensyahkan RUU Pelayaran berarti kita telah menggadaikan suluruh distribusi keluar masuknya barang dan jasa kepada asing. Sudah matikah hati nurani pemerintah dan DPR yang nota bene mengaku pelayan dan wakil-wakil rakyat ?

Sudah saatnya kita terlepas dari kapitalis global yang mencengkram kita karena sejatinya telah nampak kerusakan yang di akibatkan sistem kapitalis sekuler yang di dengung-dengungkan para Negara komprador, serta mengembalikan seluruh sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak pada hakekatnya sebagai harta kepemilikan umum yang di gunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kini saatnya mengembalikan fungsi seorang pemimpin sebagai seorang pelayan umat bukan majikan yang harus di layani rakyatnya.